PUISI politik "Tikus Berdasi"

TIKUS-TIKUS BERDASI

kau tampan
berjas dan berdasi
tapi moralmu rusak!
rumah mewah mobil mewah semua serba mewah

kau hasilkan dari keringat rakyat
kau tega hianati rakyat
kau serakah!
kau hina!

kau sampah!
lebih rendah dari semua binatang
lebih jahat dari preman
lebih bahaya dari pada narkoba!

nampaknya kau beriman
ternyata kau bedaknya setan
nampaknya kau alim
ternyata kau maling

Tikus-tikus berdasi...
Kau gerogoti rejeki rakyat negri
meski kau berpakaian rapi
tapi tak malu telanjang hati
Porak-porandakan negri
Tumbangkan cita Proklamasi

Rakusnya tikus-tikus berdasi...
Buat miris hati ini
lihat rakyat mini
ratapi nasip tak silih berganti

Tikus-tikus berdasi...
jangan racuni hati pemuda kami
jangan hancurkan masa depan negri
hanya demi kepentingan pribadi

Pemberantasan tak pernah henti
Tapi mengapa tetap jaya di sini
Wahai tikus-tikus berdasi!

koruptor tak patas DI KASIHANI
koruptor pantasnya di HUKUM MATI

Politik dalam sosialisasi Pendidikan

PENCERAHAN POLITIK DALAM ASPEK PENDIDIKAN

 

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Sosialisasi politik itu sangat penting dalam kehidupan, aspek dalam sosialisasi politik tergantung peran(role). Untuk yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik . bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka  pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan  politik juga dapat berperan menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat  bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga Negara serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.

Untuk membangun keteladanan sebagai wujud dari gerakan budaya politik Indonesia, maka diperlukan sikap dari para elite politik, pejabat negara dan tokoh-tokoh yang duduk pada lembaga tinggi maupun lembaga publik di tingkat daerah.Proses membangun kualitas keteladanan parapelaku politik tersebut tidak bisa berlangsung secara instan, karena harus terpolakan dan tersistematisasikan secara baik. Hal tersebut jelas memerlukan upaya serius dari berbagai komponen bangsa dan para pengambil keputusan.

Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia bisa dilakukan melalui program pendidikan , baik jalur pendidikan formal maupun non formal. Sebagai alasannya bahwa pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Artinya penanaman nilai-nilai positif bagi masyarakat bisa dimulai dari pendidikan ini.Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Tentu saja nilai-nilai, norma, etika dan cara bersikap dalam berpolitik merupakan bagian yang diberikan dalam program pendidikan. Dalam hal pendidikan politik, maka peranan partai politik sangatlah penting. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kelompok masyarakat politik dalam ideology maupun nilai-nilai yang dianut, harus mampun menjadikan dirinya sebagai change agent bagi perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat kadernya menjadi semakin baik. Hal tersebut akan bisa dicapai manakala partai politik memiliki komitmen terhadap kepentinganbangsa dan negara.

Kelompok masyarakat dalam organisasi social kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas warga masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun gerakan budaya politik Indonesia. Kelompok ini memiliki predikat sebagai masyarakat yang melek politik.Di dalamnya terdiri dari individu-individu yang mengerti dan memahami sistem politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Idealnya Ormas dan LSM ini mengambil andil dalam proses gerakan membangun budaya politik. Peran serta yang dapat dilakukan adalah melalui pendampingan, advokasi dan peningkatan kapabilitas masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan lainnya.

HIDUP RAKYAT !!! HIDUPI RAKYAT

“Utamakan kepentingan Rakyat”  Tetapi kenapa Rakyat masih Berkarat 

          Dari tahun ke tahun slogan atau kata-kata yang sering berada di alat kampanye bupati mojokerto (Mustofa Kamal Pasah ) yang sering disebut MKP ini terus ada disetiap alat peraganya.’’Pahlawan Sejati mengajarkan untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat, Hidup Rakyat…!! ‘’ sampai sekarang saya  bisa bilang anda (bupati mojokerto) sebagai seorang pahlawan sejati. Karena pahlawan sejati adalah orang yang bisa melindungi rakyat atau orang lain yang mengalami kesusahan . pahlawan juga tidak sekedar bicara saja , tetapi adanya tindakan untuk melindungi rakyat ,itu adalah pahlawan sejati. Sampai periode kedua ini Mustofa Kamal Pasah belum sepenuhnya mementingkan kepentingan rakyat . dia juga mementingkan kepentingan pribadi dan partainya . Selama periode pertama bupati mojokerto  focus untuk rakyat.

          Pabrik beton atau sering disebut gavalum adalah pabrik Mustofa Kamal Pasah , jadi bisa dikatakan pembangunan jalan raya dengan media beton atau sering disebut  jalan cor-coran ,dana pemerintah atau APBD akan kembali kepada Bupati mojokerto sendiri. Mustofa Kamla Pasah juga mementingkan pembangunan industry dari pada pertanian . padahal hampir 67% masyarakat mojokerto bekerja sebagai petani. Apa kata masyarakat jika bertani dengan limbah pabrik . Pedesaan di mojokerto hampir sepenuhnya terdapat pabrik-pabrik besar . HIDUP RAKYAT…. Problem bupati dengan wakil bupati sangat terlihat dari segi pendapat , yang mengakibatkan dalam periode ini wakil bupati mencalonkan diri dengan orang lain.

Petani Hanya bisa Tersenyum di Depan Anda (MKP) PRO-PETANI

          Bertani adalah mayoritas pekerjaan masyarakat di kabupaten mojokerto sebanyak 67%. Seharus pemerintah sadar bahwa untuk meningkatkan masyarakat harus didorong dari sector pertanian bukan malah merusak pertanian masyarakat. Pabrik rata-rata berada diperkotaan tapi sekarang kenapa pabrik masuk kedalam lingkungan masyarakat desa . sehingga petani hidup berdampingan dengan pabrik . sumber air sangat keruh Karena limbah pabrik mulai meresap ke pemukinman warga bahkan ke sector pertanian . sehingga mengakibatkan panen padi bagi petani tidak sepenuhnya bagus . dan mengakibatkan penghasilan petani berkurang.

          Diwaktu kampanye sering melakukan kampanye pada masyarakat yang mayoritas petani, bahwa akan meningkatkan pendapatan bagi sector pertanian dan memelihara pertanian mojokerto. Apa yang dikatakan waktu kampanye dengan system kerjanya tidak semuanya benar dengan kata-kata yang dikeluarkan diwaktu kampanye

wawancara EL CLASICO

              NONPUBLIKASI KPK VS POLRI

 Wawancara anggota POLRI

Saya                 : Kenapa 2 penegak hukum Negara antara KPK dan POLRI saling bersaing    ,padahal 2 lembaga tersebut memberikan perlindungan terhadap Negara bukan untuk bersaing atau berseteru?

Mr X (POLRI)            : karena dua lembaga tersebut ingin mencari eksistensi kepada publik, dua lembaga tersebut ingin menunjukkan eksistensinya yang mana yang kuat dan mana yang lemah . karena ada kecemburuan antara kedua lembaga tersebut. sebenarnya penyidik KPK 99% dari POLRI . kalau ingin mencari eksistensi pasti ada yang dikorbankan , sesungguhnya politik itu kejam .

Saya                 : Bagaimana upaya presiden agar 2 lembaga tersebut tidak terjadi perselisihan lagi ? Dalam jangka panjang ?

Mr X (POLRI)            : yang pertama adalah dari kepemimpinan nasional harus tegas menghadapi permasalahan ini , presiden harus bersikap tegas untuk mengambil tindakan agar kedua lembaga penegak hukum ini tidak berselisih lagi.

Saya                 : Apakah ada cara lain agar permasalahan ini selesai dan tidak diketahui oleh masyarakat ?

Mr X (POLRI)            : DPR atau wakil rakyat harus ikut andil untuk memperdamaikan antara kedua lembaga penegak hokum ini .  DPR harus menengahi antara KPK dan POLRI , kalau hanya Presiden yang bergerak pasti tidak akan selesai masalah ini . Presiden juga harus mengeluarkan Undang-Undang dari permasalahan kedua lembaga penegak Hukum tersebut . dan yang paling penting adalah permasalahan kedua lembaga tersebut jangan sampai dipublikasikan secara mendalam.

Saya                 : Menurut pendapat bapak bagaimana cara mengantisipasi agar tidak ada permasalahan yang muncul dari lembaga penegak hokum ini?

Mr X (POLRI)            : Polisi maupun TNI jangan sampai masuk dalam politisi karena lembaga tersebut bias menjadi hantu demokrasi . polisi dan TNI hanya tahu politik dari sampulnya saja . karena ada fungsi dan peran bagian masing-masing (tugas).

·         ANALISIS :

KPK dan POLRI adalah lembaga penegak hukum . yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat .bukan memberikan contoh untuk berselisih . Apa yang bias kita ambil dari sebuah persaingan ? saya menyimpulkan bahwa persaingan atau perselisihan ini adalah perselisihan antar saudara . karena 2 lembaga ini adalah penegak hokum Negara , anak dari presiden dan memiliki peran serta fungsinya masing-masing untuk mengatur masyarakat . persaingan ini hanya membuat melemahnya citra kepemimpinan nasional atau presiden ,dan melemahnya citra POLRI ataupun KPK. Masyarakat mengangap bahwa presiden tidak bisa menegakkan hukum secara optimal. Kesimpulan dari analisis ini adalah KPK dan POLRI pasti mempunyai unsure politik dalam perselisihan ini , yang harus dilakukan presiden yaitu dengan bertindak cepat dengan cara memberitahukan kepada media massa agar tidak mempublikasikan permasalahan kedua lembaga penegak hukum tersebut secara mendalam. Agar citra 2 lembaga tersebut dan citra kepemimpinan nasional tidak tercoreng dalam pandangan masyarakat.

pertarungan cicak vs buaya (nonpublikasi)

TAFSIR KPK VS POLRI ,BERAKIBAT MELEMAHNYA KEDUA   LEMBAGA PENEGAK HUKUM NEGARA (NONPUBLIKASI)

Kecamuk KPK lawan Polri adalah sebuah drama yang sangat menarik ditonton dan ditafsir. Berbagai adegan dramatis sengaja ditampilkan dan kita pun terpukau. Emosi penonton dimainkan dalam drama ini. Kita merasa terkejut, sedih, geram, marah dan iba melihat tontonan ini. Kalau kita tak sabar dan bijak menonton drama ini, kita pun akan terprovokasi untuk “mengamuk” sebab kita tak tahan melihat begitu buruknya potret bangsa ini. Kedua institusi hukum yang diharapkan menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia justru berkecamuk. Drama ini belum usai. Konflik akan terus terjadi dan berbagai adegan tragis akan terus dipertontonkan.

            Kecamuk KPK lawan Polri sudah pernah terjadi sebelumnya. Dahulu kisah ini dikenal sebagai kisah ”cicak melawan buaya”. Kecamuk KPK-Polri hadir lagi dengan versi baru dan lebih kompleks sebab melibatkan kepemimpinan nasional, partai politik dan DPR RI. Kecamuk KPK lawan Polri saat ini diawali dengan usulan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh presiden. KPK telah mengingatkan bahwa Budi Gunawan termasuk dalam daftar petinggi Polri yang memiliki “rekening gendut” atau terindikasi melakukan korupsi. Namun, presiden tetap percaya diri mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri  kepada DPR RI. KPK pun merasa disisihkan oleh presiden dalam pencalon Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam pemilihan menteri presiden melibatkan KPK. Tetapi dalam pemilihan Kapolri KPK sengaja ditinggalkan.

              Mengapa? Alhasil, KPK meradang! KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka satu hari sebelum Budi Gunawan diberikan pertimbangan oleh DPR RI. Anehnya, anggota DPR RI menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena penolakan publik semakin kuat terhadap Budi Gunawan, presiden menunda pelantikannya dan mengangkan Wakapolri sebagai Plt Kapolri. Penundaan pengangkatan Kapolri membuat suasana semakin memanas. Isu kriminalisasi KPK oleh Polri semakin berkembang. Akhirnya, Polri melakukan serangan balik dengan melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK. Bambang Widjayanto disangka dalam kasus sumpah palsu pada saat ia menjadi pengacara tahun 2010. Saat ini Bambang Bambang Widjojanto telah dilepaskan oleh Polri meskipun status tersangka masih melekat pada dirinya. Konflik KPK lawan Polri terus berlanjutnya dengan dilaporkannya Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan kepemilikan saham PT. Desy Timber secara ilegal. Kasus ini terjadi ketika ia masing menjadi pengacara.

            Panafsiran atas teks KPK lawan Polri menghasilkan beragam persepsi dalam masyarakat. Pertama, pelemahan KPK. KPK sengaja dibuat lemah atau tidak berdaya agar pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik atau jika perlu KPK dibubarkan. Wacana pembubaran KPK semakin kuat terdengar karena KPK dianggap musuh abadi oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan KPK dianggap telah menghambat pembangunan karena banyak orang yang takut menggelola uang negara. Para elite politik sering meradang karena gerakan KPK. Salah satu cara untuk melemahkan KPK adalah menetapkan tersangka kepada pimpinan KPK dengan cara mencari-cari kelemahan para komisioner di masa lalu. 

               Kedua, lemahnya kepemimpinan nasional. Joko Widodo sebagai presiden dianggap lemah karena tidak mampu mengatur KPK dan Polri padahal kedua lembaga penegak hukum ini berada di bawah presiden. Kecamuk KPK lawan Polri merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Joko Widodo. Harapan masyarakat sangat besar kepada Joko Widodo untuk penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin Joko Widodo dapat memimpin negara ini dengan tenang bila sesama lembaga penegak hukum saling berkecamuk. Masyarakat sangat cemas terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Pemerintahan sekarang harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka memang mampu mengelola Indonesia sesuai dengan janji-janji manis pada saat kampanye.

              Ketiga, memburuknya citra Polri. Penghargaan harus diberikan kepada Polri karena selama ini institusi Polri terus melakukan perbaikan. Reformasi terus terjadi di tubuh Polri sehingga citra Polri terus membaik di mata masyarakat. Namun, kasus KPK lawan Polri saat ini memberikan dampak buruk bagi citra Polri. Upaya yang dilakukan selama ini untuk memperbaiki Polri tercoreng oleh kasus ini. Orang dengan mudah menyalahkan Polri dan membela KPK. Tingkat kepercayaan masyarakat jauh lebih besar kepada KPK dibandingkan kepada Polri. Ini menyebabkan masyarakat cenderung membela KPK dan menyalahkan Polri. Keputusan Polri untuk menetapkan Bambang Widjajanto sebagai tersangka dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai ”aksi balas dendam” Polri kepada KPK, meskipun secara resmi pihak Polri menolak itu.